Regulasi Kenaikan Gaji Tahunan Bagi Pekerja

Kenaikan gaji tahunan tentunya menjadi hal yang diharapkan bagi para pekerja. Permintaan gaji tahunan ini seringkali disuarakan para pekerja/buruh pada saat peringatan Hari Buruh atau May Day melalui demonstrasi.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, upah merupakan hak bagi pekerja/buruh yang diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh dan dibayarkan berdasarkan kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Terkait hal tersebut, pemerintah juga menetapkan upah minimum yang wajib diberikan perusahaan atau badan usaha kepada pekerjanya.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum disebutkan bahwa upah minimum hanya dapat berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Adapun besaran upah minimum ditentukan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Regulasi Mengenai Kenaikan Gaji Tahunan

Kenaikan gaji tahunan seringkali menjadi isu pokok yang diangkat pada saat peringatan Hari Buruh. Dalam menanggapi isu tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan menaikkan UMP setiap tahunnya. Adapun besaran UMP disesuaikan dengan inflasi ekonomi dan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, kenaikan UMP tersebut dirasa belum bisa mencukupi kebutuhan pekerja, sehingga demonstrasi mengenai tuntutan kenaikan gaji selalu terjadi setiap tahunnya.

Baca juga >>
7 Info Bisnis Terbaru Modal Kecil Untung Besar 2018

Mengenai kenaikan gaji tahunan di luar UMP sendiri, tidak terdapat peraturan yang menyebutkan secara spesifik mengenai persentase kenaikan gaji yang wajib ditunaikan perusahaan. Namun, dalam UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 90 ditegaskan bahwa perusahaan dilarang mengupah pekerjanya di bawah upah minimum.

Terkait kenaikan gaji tahunan, terdapat kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut diantaranya adalah:

1. UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 92

Di dalam UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Selain itu, disebutkan juga bahwa peninjauan upah harus dilakukan oleh pengusaha secara berkala dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan.

2. Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 23

Simpulan mengenai peninjauan upah karyawan berdasarkan PP Pengupahan yakni, pengusaha dianjurkan untuk melakukan peninjauan upah secara berkala untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup dan peningkatan produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Dimana peninjauan upah tersebut diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2017 Pasal 10

Pada pasal 10 permenaker disebutkan bahwa struktur dan skala upah dapat ditinjau oleh pengusaha. Kemudian, hasil peninjauan struktur dan skala upah diberitahukan kepada pekerja/buruh yang golongan jabatannya mengalami perubahan.

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Pasal 17

Pasal di dalam permenaker ini secara umum mengatur upah minimum, namun terdapat pasal yang secara tidak langsung berkaitan dengan kenaikan gaji, yakni pasal 17 ayat (2) yang berbunyi “Upah pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih harus di atas upah minimum”. Berdasarkan pasal tersebut, pihak perusahaan atau badan usaha wajib memberikan upah di atas upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah bagi karyawan dengan masa kerja 1 tahun atau lebih.

Baca juga >>
10 usaha rumahan yang menjanjikan dan mudah 2018

Dengan demikian, berdasarkan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam aturan-aturan tersebut, kenaikan gaji tahunan bagi pekerja atau karyawan dapat dilaksanakan dengan melakukan peninjauan tertentu. Namun, besaran atau persentase kenaikan gaji tahunan bagi pekerja tidak diatur secara spesifik oleh pemerintah, sehingga hal tersebut dapat disesuaikan dengan kebijakan perusahaan masing-masing.

Order via Whatsapp !