Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Pengertian Otonomi Daerah – Di era reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Hal itu cukup diperlukan sebab mulai munculnya ancaman-ancaman pada keutuhan NKRI, hal ini ditandai dengan banyaknya daerah-daerah yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indornesia.
Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah definisi otonomi daerah ialah sebagai berikut:  “Otonomi daerah merupakan wewenang, hak, dan kewajiban daerah otonom buat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berbasarkan peraturan perundang-undangan.
”UU Nomor 32 Tahun 2004 pun mendefinisikan daerah otonom yaitu: “Daerah otonom, selanjutnya daerah, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Otonomi Daerah merupakan wewenang mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Pada Negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas dibandingkan di Negara berbentuk federasi. Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti
  • Hubungan luar negeri
  • Pengadilan
  • Moneter dan keuangan
  • Pertahanan dan keamanan

Inilah Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

  1. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Syarif Saleh, ialah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri yang mana hak tersebut merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah pusat.
  2. Definisi Otonomi Daerah Menurut F. Sugeng Istianto, ialah hak dan wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangga suatu daerah.
  3. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Mariun, ialah kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah yang memungkinkan tuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri dalam suatu negara. Otonomi daerah diartikan juga sebagai kebebasan yang diberikan tuk dapat berbuat apapun sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan setempat.
  4. Arti Otonomi Daerah Menurut Vincent Lemius, merupakan kebebasan dalam mengambil ataupun membuat suatu keputusan politik atau lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam otonomi daerah tedapat kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah tuk menentukan apa yang akan menjadi kebutuhan daerah namun tetap senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Makna Otonomi Daerah Menurut Ateng Syarifuddin, bermakna kebebasan atau kemandirian, namun bukanlah kemerdekaan tetapi kebebasan yang terbatas dan terwujud pada pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
  6. Makna Otonomi Daerah Menurut Benyamin Hoesein, ialah pemerintahan oleh rakyat dan tuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara dan secara informal berada di luar pemerintah pusat.
  7. Arti Otonomi Daerah Menurut Philip Mahwood, ialah suatu pemerintah daerah yang punya kewenangan sendiri dimana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan pemerintah guna tuk mengalokasikan sumber material yang sifatnya substansi berkenaan dengan fungsi yang berbeda.
  8. Widjaja, Otonomi Daerah ialah salah satu bentuk dari desentralisasi pemerintahan yang dasarnya ditujukan guna memenuhi kepentingan bangsa secara menyeluruh, merupakan suatu upaya yang lebih mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur
  9. Makna Otonomi Daerah Menurut Kansil, ialah suatu hak, dan wewenang, serta kewajiban daerah tuk mengatur serta tuk mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku.
  10. Otonomi Daerah Menurut Syafruddin, ialah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah daerah, yang bersifat pemerintahan sendiri yang diurus dan diatur oleh peraturan-peraturannya sendiri.
  11. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Sunarsip, Otonomi daerah ialah wewenang daerah tuk mengurus dan mengatur semua kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri yang berlandaskan pada aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  12. Arti Otonomi Daerah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992), ialah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah tuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  13. Arti Otonomi Daerah Menurut Encyclopedia of Social Scince, ialah suatu hak sebuah organisasi sosial tuk mencukupi diri sendiri dan sebuah kebebasan aktualnya.
  14. Definisi Otonomi Daerah Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom tuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  15. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Hanif Nurcholis (2007:30), ialah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah tuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku
Baca juga >>
Pengertian, Tujuan, Manfaat Inovasi
Dampak positif otonomi daerah ialah dengan otonomi daerah, pemerintah daerah akan memperoleh kesempatan tuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat memperoleh respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang diperoleh melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana itu memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata dengan melaksanakan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran, hal ini disebabkan pemerintah daerah cenderung lebih menegeti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya kerimbang pemerintah pusat.
Contoh di Papua dan Maluku, program beras miskin dicanangkan pemerintah pusat tak terlalu efektif, hal ini sebab sebagian penduduk disana gak bisa menkonsumsi beras, mereka menkonsumsi sagu, maka pemeritah disana cuma mempergunakan dana beras miskin itu tuk membagikan sayur, umbi, dan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Selain itu, denga sistem otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, yanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.
Order via Whatsapp !